Malam minggu bersama slamet raharjo

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan Pemprov dan DPRD Kaltim memiliki komitmen yang sama untuk membangun kawasan perbatasan. Menurut Awang, masyarakat perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk menikmati kemajuan dan hasil pembangunan di berbagai sektor.
Menuju sasaran tersebut, Awang mengatakan ada dua strategi yang saat ini dikembangkan pemerintah, yakni dengan pendekatan keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
"Dinamika permasalahan perbatasan membutuhkan kerjasama semua stake holder. Urusan Security menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, sedangkan prosperity menjadi tugas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," kata Awang Faroek saat menjadi nara sumber pada paket program TVRI, Minggu Malam Bersama Selamet Rahardjo, Selasa (8/5).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2009 - 2013, pembangunan kawasan perbatasan menjadi prioritas dengan porsi anggaran yang cukup besar. Pemprov Kaltim bekerja keras untuk mengubah paradigma kawasan perbatasan dari kawasan tertinggal dan selalu dianggap sebagai halaman belakang Negara menjadi beranda terdepan republik.
Langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim diantaranya adalah dengan membuka jalan akses menuju kawasan perbatasan dan membenahi bandara udara (airport) di perbatasan. Pemprov juga menggalang kerjasama dengan jajaran TNI Angkatan Darat untuk rencana perpanjangan landasan pacu bandara perbatasan dalam program Bhakti Kartika Jaya.
"Akhir Mei ini, Mendagri akan menghadiri ground breaking perpanjangan landasan Bandara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan, Nunukan. Inilah salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memperlancar arus transportasi dari dan menuju kawasan perbatasan," jelas Awang.
Membangun kawasan perbatasan ini, Pemprov Kaltim juga telah melaksanakan program-program pro rakyat diantaranya pengembangan sentra produksi pertanian dan berbagai pembangunan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia.
Pembangunan sumber daya manusia, Awang menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terus memberikan kontribusi bagi masyarakat perbatasan untuk menerima hak yang sama dalam pendidikan, seperti dirasakan masyarakat perkotaan. Salah satunya dilakukan dalam bentuk beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa di tiga kabupaten perbatasan, Nunukan, Malinau dan Kutai Barat.
Gubernur Awang Faroek menegaskan, Pemprov sudah melakukan upaya yang sangat konsisten, tetapi itu tidak akan cukup memberi pengaruh besar bagi kemajuan masyarakat di kawasan tersebut. Sebab itu, diperlukan dukungan para bupati di kawasan perbatasan untuk juga memberikan perhatian yang besar untuk pembangunan kawasan perbatasan ini.
"Di pusat kita punya Badan Pengelola Perbatasan , tetapi dana pembangunan kawasan perbatasan lebih banyak ada di Kementerian-Kementerian. Diperlukan sinergi yang baik, jangan sampai pusat melaksanakan program, tetapi orang daerah tidak ada yang tahu. Sebaiknya, program pusat lebih dulu disesuaikan dengan program-program daerah," beber Awang.
Dukungan lain yang diharapkan dari pemerintah pusat adalah dukungan kebijakan (policy) yang berpihak kepada kepentingan pengembangan kawasan perbatasan yang saat ini pun masih terkendala, salah satunya dengan peliknya penuntasan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Awang Faroek juga menyinggung komitmen Pemprov Kaltim untuk menjaga kawasan Heart of Borneo (HoB) yang luasnya mencapai 72 persen dari seluruh luasan HoB di pulau Kalimantan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Sudarno menegaskan, DPRD Kaltim sangat menghargai upaya serius Gubernur Awang Faroek untuk membangun kawasan perbatasan. Untuk urusan yang satu ini, Sudarno mengatakan bahwa DPRD Kaltim sangat mendukung langkah-langkah yang diperjuangkan Gubernur Awang Faroek.
"Gubernur dan DPRD Kaltim berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat perbatasan. Perbatasan harus benar-benar menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Sudarno.
Sudarno justru mengkritisi lemahnya dukungan pemerintah pusat untuk bersungguh-sungguh mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan republik ini. Dia menilai, beranda depan NKRI hingga saat ini hanya sekedar jargon.
"Saya salut dengan gubernur dan SKPD-SKPD yang memberikan perhatian sangat besar untuk pembangunan perbatasan. Satu hal yang kita sayangkan, pemerintah pusat tidak memiliki keinginan serius menjadikan perbatasan benar-benar menjadi beranda depan NKRI," lanjut Sudarno.
Pada acara yang dipandu artis senior, Slamet Rahardjo tersebut Gubernur Awang Faroek juga menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan peserta yang berasal dari masyarakat dan mahasiswa. Dialog juga dihadiri seniman dan sastrawan terkenal Indonesia, Arswendo Atmowiloto.(sul/hmsprov)

Foto : Budayawan Slamet Rahardjo tampil sebagai pembawa acara pada rekaman gambar TVRI dengan narasumber Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak (tiga dari kiri) Ketua Komisi I DPRD Kaltim Sudarno didampingi Asisten III Setprov Kaltim Sutarnyoto.(syaiful/humasprov kaltim)